BANDARLAMPUNG- Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mengikuti rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026). Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin rakor.
Saat memimpin rakor, Tomsi Tohir menyoroti jajaran 321 pemerintah daerah (pemda) pasif menekan inflasi. Ia menegaskan, kepala daerah hadir dalam rakor mingguan tak akan berdampak jika tak dengan ikuti aksi nyata di lapangan.
”Saya minta supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi tapi setelah itu tak turun ke pasar, tak berbuat sama sekali,” tegas Tomsi.
Kemendagri kembali mengingatkan pemda mengimplementasikan enam langkah konkret mengendalikan inflasi: penyelenggaraan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor cegah penimbunan barang, kerja sama antardaerah lancarkan pasokan, gerakan menanam pangan mandiri, realisasi belanja tak terduga dan dukungan biaya transportasi dari APBD.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan, inflasi year-to-date hingga Maret 2026 mencapai 0,94%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023-2025.
”Kondisi kini posisinya 0,94%. Mari bersama perhatikan komoditas apa saja perlu kita cermati. terutama level di kabupaten/ota,” ujar Ateng Hartono.
BPS mencatat bawang merah menjadi komoditas dengan sebaran naik harga terluas pada 227 kabupaten/kota. Disusul minyak goreng 224 daerah dan gula pasir 185 daerah.
Secara khusus, Ateng menyoroti harga beras terus menunjukkan tren naik jumlah daerah terdampak dalam empat bulan terakhir.
“Beras ini selama empat bulan mengalami jumlah kabupaten/kota terus meningkat IPH. Kini jumlahnya 109 daerah. Sebagai gambaran pada Januari hanya 72 kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain pangan, emas perhiasan dan daging ayam ras juga tercatat penyumbang andil inflasi terbesar sejak awal tahun kalender. (kmf)
